+6221 29533 215/+6221 29533 215
 Monday - Friday





News

News

Bupati Nonaktif Banyuasin Divonis Enam Tahun Penjara


BUPATI nonaktif Banyuasin, Yan Anton Ferdian, yang pada 4 September 2016 lalu terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus proyek ijon akhirnya diputuskan nasibnya.

Dalam sidang terakhir di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (23/3), Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Yan Anton. Putusan itu lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang sebelumnya menuntut dengan 8 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim, Arifin, mengatakan, Yan Anton terbukti telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan kepadanya sebagai kepala daerah demi memperkaya dan untuk kepentingan sendiri. "Putusan 6 tahun penjara ini berdasarkan Pasal 12 huruf A dan B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata dia.

Selain itu, Yan Anton juga dikenakan denda 200 juta subsider kurungan 1 bulan dan pencabutan hak politik selama 3 tahun setelah menjalani pidana pokok. Menurut hakim, terdapat beberapa hal dalam pertimbangan. Hanya saja untuk hal yang memberatkan, yakni karena Yan Anton telah menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Majelis hakim yang beranggotakan Paluko dan Haridi itu, juga memvonis empat terdakwa lain. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin Umar Usman, Kasi Penembangan Mutu Dinas Pendidikan Banyuasin Sutaryo, Kasubag Rumah Tangga Banyuasin Rustami, dan kontraktor Kirman, masing-masing dijatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan penjara. Vonis tersebut lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa.

Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi itu diketahui publik setelah Yan Anton tertangkap tangan oleh KPK ketika hendak pergi beribadah haji pada 4 September 2016 lalu. KPK menyita uang Rp299 juta dan US$11.200 dari Bupati nonaktif Banyuasin itu.

Petugas juga menyita uang Rp50 juta dari terdakwa Sutaryo dan bukti setoran biaya haji ke sebuah biro perjalanan sebesar Rp531 juta. Atas putusan majelis hakim ini, Yan Anton menyatakan akan menerima putusan, sedangkan JPU KPK menyatakan pikir-pikir.

"Saya menerima dan akan menjalani hukuman ini," kata Yan Anton usai persidangan. (OL-2)

Sumber: https://mediaindonesia.com/nusantara/97872/bupati-nonaktif-banyuasin-divonis-enam-tahun-penjara